PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL HUKUM BAGI PENEGAK HUKUM

PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL HUKUM BAGI PENEGAK HUKUM

DANIEL SIMAMORA
NPM : 2122011038
HUKUM PIDANA
MIH Universitas Lampung
danielsimamora367@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara penganut “common law”  dimana Praperadilan  Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. 

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). 

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, praperadilan adalah merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. 

Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang  dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.  

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci : Praperadilan, Tersangka, Perlindungan.


PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi manusia. 

Praperadilan menjadi suatu mekanisme kontrol  terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. 

di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara Horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).  

Kemudian banyak nya permasalahan atau ketidak sesuaian hukum penyidikan / penuntutan dalam menetapkan status tersangka dalam suatu perkara tindak pidana Korupsi. baik secara Audit Kerugian Negara, Lembaga yang berwenang men_declare Kerugian Negara, Penyitaan, Pemberitahuan SPDP (surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) Dll. 

yang secara aturan hukum tidak sesuai. 
Dalam perkembangan nya, pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat mengjangkau fakta perlakuan aparatur penengak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. 

untuk itu masalah yang sedemikian rupa, dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidak nya penyitaan yang telah di akui merupakan wilyah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. 

dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. 

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). 

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

A.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, makalah ini akan membahas Bagaimana Kedudukan Praperadilan di dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Bagaimana Fungsi Praperadilan Menurut KUHAP, Bagaiman Proses Penetapan Status Tersangka dalam peristiwa Tindak Pidana Korupsi menurut KUHAP

A.3. Metode Penelitian
Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian yuridis normatif.Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya berupa jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas,dengan tujuan untuk menjelaskan kedudukan praperadilan di dalam sitem peradilan di indonesia

PEMBAHASAN
B.1. Pengertian PRAPERADILAN
 secara harfiah kata “Praperadilan” berasal dari kata “Pra” yang berarti sebelum dan “peradilan”, atau dengan kata lain Praperadilan adalah merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan.
Pengertian Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir ke-10 KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang :
a)      Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan       tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b)      Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c)      Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Menurut M. Yahya Harahap ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:
a)      berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negari, dan sebagai lembaga Pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pegadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
b)      dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
c)      administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
d)     tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.
Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang  dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini. 
B.2. Kedudukan PRAPERADILAN
Lembaga praperadilan diakui dalam pasal 1 butir 10 pasal 77 KUHAP yaitu: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
1)       Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2)       Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
Berdasarkan pasal 78 KUHAP yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10  pasal 77 KUHAP adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pemeriksaan praperadilan yaitu:
1)       Tersangka, keluarga atau kuasanya terkait sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dapat diajukan (pasal 79 KUHAP)
2)       Penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan (pasal 80 KUHAP)
3)       Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan mengenai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi terkait tidak sahnya penangkapan atau penahanan maupun akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (pasal 81 KUHAP).

Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam waktu tiga hari setelah permohonan diterima, hakim yang ditunjuk menetapakan hari sidang sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. 

Selanjutnya menurut pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAPditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusan.

Terhadap putusan hakim tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding kecuali putusan yang menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP. 

Akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-IX/201, ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP dicabut sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding.

Selanjutnya tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horisontal. Pengawasan horisontal disini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. 

Tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. 

Hal tersebut untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menyelesaikan kasus kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. 

Oleh karena itu lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan akan mewujudkan tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana tersebut.

Adapun tujuan pengawasan secara horisontal yang dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa. 

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagiamana diatur dalam KUHAP. 

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kenyataannya, lembaga praperadilan ternyata belum efektif sebagai sarana pengawasan horizontal dalam melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa, lembaga praperadilan memiliki kelemahan dan kekurangan.

Berdasarkan kewenangan pada pasal 77 KUHAP, pengawasan praperadilan terhadap upaya paksa masih terbatas. Praperadilan hanya memeriksa dan memutus tentang upaya paksa hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan. 

Untuk tindakan penggeledahan dan penyitaan ataupun pemeriksaan surat tidak dijelaskan oleh KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran.

 Tidak hanya itu, terkait dengan ketentuan pasal 80 KUHAP yaitu mengenai pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. 

Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal tersebut. 

Hal tersebut mempengaruhi perbedaan penafsiran hakim terhadap interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan.

Selain itu hakim praperadilan bersifat pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan maka hakim praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut.

Dibatasinya waktu dalam proses beracara merupakan masalah dalam praperadilan. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lamatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Jika proses beracara perkara praperadilan tidak selesai dalam 7(tujuh) hari maka perkara praperadilan dianggap gugur.

Dengan demikian perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Dibatasinya waktu tersebut mengacu pada salah satu asas dalam sistem peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.


C. PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pra Peradilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain. Dalam penerapan upaya-upaya paksa, sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga pra peradilan.

Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.
praperadilan adalah merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang  dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.  

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. 

Wewenang Praperadilan adalah (1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Pra Peradilan. (2) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. (3) Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi Pasal 94 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan keluarganya, tersangka atau penasehat hukumnya kepada Pra Peradilan.

Saran
Diperlukan tindakan tegas dari para penegak hukum untuk membuat lebih memahami tentang Praperadilan sebagai kontrol hukum yang baik dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Juga meningkatkan kepastian hukum yang baik sehingga praperadilan dapat dilakukan untuk mencapai Hak-hak seseorang yang dalam hal ini di batasi

REFERENSI

Buku
Anggun Prastawa. (“Tinjauan Yuridis Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Sistem Pra Peradilan Untuk Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Secara Efektif Dan Prospek Pengaturannya Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang”, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)
Devi Kartika Sari dkk.  

Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Malang: Uiversitas Brawijaya.

M. Yahya Harahap. 2012.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.