Ketua LBH Sabusel Tanggapi Boleh Tidaknya NE Mencalonkan Diri Lagi Menjadi Bupati Lamsel

Ketua LBH Sabusel Tanggapi Boleh Tidaknya NE Mencalonkan Diri Lagi Menjadi Bupati Lamsel

infoperjuanganrakyat.id - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH Sabu-Sel) menanggapi pro kontra dan terjadi debatable tentang boleh tidaknya Bupati Nanang Ermanto (NE) kembali mencalonkan diri sebagai Bupati di Lampung Selatan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024?.

Sebagian ada yang beranggapan pada periode pertama sudah lebih dari 2,5 tahun sehingga terhitung 1 periode dan ada sebagian beranggapan tidak terhitung 1 periode karena belum menjabat 2,5 tahun.

Ketua LBH Sabu-Sel yang Hasanuddin, S.H, berpendapat Pak NE masih boleh mencalonkan dan menjadi Bupati di Lamsel pada periode selanjutnya.

"Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada, maka kami LBH Sabu-Sel, dengan pendapat hukum yang berdasar peraturan per UU mengatur secara tegas tentang Pilkada sebagai berikut :

1. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Materi UU 10 th 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dalam pertimbangan majelis ada kalimat 2,5 tahun masa jabatan atau lebih dianggap 1 periode baik yang menjabat secara definitif maupun PENJABAT SEMENTARA maka frase 'Penjabat Sementara (PJs)' yang dimaksud dalam perimbangan Majelis adalah pejabat (ASN) yang menjalankan tugas Kepala Daerah (Kada) karena Bupati Definitif sedang cuti kampanye diluar tanggungan Negara, bukan 'Pejabat Sementara' (akan beda tafsir) ....Pejabat Sementara meliputi semua baik Plh, Plt, Pj, maupun Pjs, jadi yang dimaksud putusan MK adalah Penjabat bukannya Pejabat.......kemudian..

2. Dalam PKPU no 1 tahun 2020 pada Huruf o angka 4. menyebut : perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DIHITUNG SEJAK TANGGAL PELANTIKAN sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; ........DIHITUNG SEJAK TANGGAL PELANTIKAN ....maka berdasar pada PKPU tsb muncul pertanyaannya apakah jabatan Plt  Bupati ada mekanisme pelantikan melalui sidang paripurna dan diangkat sumpah.....

3. Pasca OTT Bupati tidak boleh ada Vacum of Power... sehingga ketika Bupati berhalangan SEMENTARA karena ditahan maka posisi diambil alih oleh Wakilnya dan dalam setiap menandatangani surat dalam kapasitas masih sebagai Wakil Bupati, Sampai dengan jabatan Wakil  dikukuhkan sebagai Pelaksana tugas dengan di SK kan  oleh Mendagri yang SKnya berlaku surut sejak tanggal 7 Desember 2018, kemudian dilantik menjadi Bupati Definitif pada tanggal 12 Mei 2020." Papar Pengacara senior yang akrab di sapa Bang Hasan Yunus.

Masih kata Ketua LBH Sabu-Sel, "Meminjam istilah DR. Budiono bahwa jabatan pelaksana tugas bukan merupakan mandat tapi Delegasi karena sebagai wakil. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat '(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan  sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan  wewenang kepala daerah'." Tegasnya lagi, pada Selasa (23/4/2024).  

"Sebagai Wakil artinya tanpa di SK kan oleh Mendagri-pun wajib Wakil menjalankan jabatan sementara posisi Bupati, SK Mendagri hanya mengukuhkan saja yang tentu kewenangannya belum penuh, akan menjadi penuh setelah dilantik dan diangkat sumpah melalui Paripurna, disinilah mulai dihitungnya 2,5 tahun atau lebih sampai akhir masa jabatannya, dalam menjalankan jabatan sebagai Bupati Definitif sebagaimana ditegaskan dalam PKPU no1 tahun 2020 dalam huruf O angka 4." Jelasnya lebih lanjut.

"Dengan demikian jabatan sebagai Plt tidak terhitung masuk hitungan periode, dikarenakan Kewenangan sebatas Delegasi atau SK mandat diluar konstitusi. Sehingga bupati Nanang Ermanto dipastikan boleh mencalonkan diri kembali." Pungkas Bang Hasan Yunus. (Red)